Author: pisibimtek

BIMTEK MEKANISME DAN TATA CARA AUDIT INTERNAL BLU DAN BLUD

PENDAHULUAN Untuk menilai kinerja pelayanan di BLU/BLUD perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadimasukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupunsistem manajemen. Tujuan audit pada dasarnya audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dengan cara mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupadata, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan. Untuk lebih memahami bagaimana tata cara audit internal yang baik dan benar. PUSAT INFORMASI SDM INDONESIA (PISI DIKLAT) menyelenggarakan “BIMTEK MEKANISME DAN TATA CARA AUDIT INTERNAL BLU/BLUD” yang akan dilaksanakan di...

Read More

BIMTEK PENINGKATAN KINERJA SATPOL PP DAN PEMAHAMAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGGUNAAN SENJATA API SERTA PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DAN PEDOMAN PELAPORAN SATPOL PP

PENDAHULUAN Satuan Polisi Pamomg Praja agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu standar operasional prosedur tetap bagi Satpol PP untuk melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan Permendagri 54/2011, Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP (Permendagri 40/2011), Penggunaan Senjata Api Bagi Satpol PP dan Tata Cara atau Pedoman Pelaporan Satpol PP sesuai dengan Permendagri 26 dan 27 Tahun 2010. PUSAT INFORMASI SDM INDONESIA (PISI DIKLAT)  menyelenggarakan “BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KINERJA SATPOL PP DAN PEMAHAMAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGGUNAAN SENJATA API SERTA PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DAN PEDOMAN PELAPORAN SATPOL PP“ yang akan dilaksanakan di kota – kota besar di...

Read More

BIMTEK TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH TANPA PROSES LELANG

PENDAHULUAN Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan cara Pengadaan Langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dengan cara membeli barang atau membayar jasa secara langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui proses lelang atau seleksi. Pengadaan langsung pada hakikatnya merupakan jual beli biasa dimana antara penyedia yang memiliki barang/jasa untuk dijual dan Pejabat Pengadaan yang membutuhkan barang/jasa terdapat kesepakatan untuk melakukan transaksi jual-beli barang/jasa dengan harga yang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut ada tiga macam bukti transaksi dalam pengadaan langsung yakni bukti/nota pembelian, kwitansi pembelian dan SPK. Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 telah menetapkan beberapa persyaratan penyedia barang/jasa pemerintah. Namun dalam hal...

Read More

BIMTEK KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG BERDASARKAN PP NOMOR 8 TAHUN 2013 DAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RT/RW/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

PENDAHULUAN Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,wilayah Negara kesatuan dibagi atas daerah Propinsi/Kabupaten dan Kota, yang masing-masing sebagai daerah otonom, yaitu daerah yang mempunyai Tugas dan kebijakan-kebijakan untuk menjalakan Sistim pemerintahan yang kuat, berwibawa dan dapat membuat  kebijakan yang cepat dan tepat didalam membangun percepatan pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dan telah kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah mengeluarkan PP No. 8 tahun 2013 tentang ketelitian peta rencana tata ruang, dalam mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan (contoh yang paling sering kita alami adalah banjir, erosi...

Read More

BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA

PENDAHULUAN Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilakukan untuk mengatasi masalah polusi udara di perkotaan dengan menambah taman dan melestarikan area taman serta melalukan penghijauan di sekitar lahan-lahan kosong, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan kota secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dan Peraturan Menteri PU Nomor 05 Tahun 2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka  hijau di kawasan perkotaan. Secara umum  ruang terbuka publik (open spaces) di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang...

Read More

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.