Category: BIMTEK BLU/BLUD

BIMTEK DIKLAT PELAYANAN PRIMA BAGI RUMAH SAKIT

BIMTEK DIKLAT PELAYANAN PRIMA BAGI RUMAH SAKIT. Saat ini, rumah sakit berada dalam persaingan bisnis yang sangat ketat. Dikarenakan banyaknya rumah sakit yang bersaing dalam pemberian pelayanan terbaik, membuat pelanggan menjadi raja dan ratu yang harus diberikan pelayanan bersaing agar para pelanggan tersebut tidak lari dan memilih rumah sakit pesaing kita. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, membuat pelanggan menjadi lebih kritis dalam memilih pelayanan terbaik serta menjadi lebih transparan untuk mengungkapkan kritik maupun saran melalui media sosial. Melihat kondisi tersebut, untuk dapat bersaing dan bertahan di tengah persaingan bisnis rumah sakit yang ketat terbut maka rumah sakit tersbut harus meiliki sumber...

Read More

BIMTEK DIKLAT TANTANGAN, TUGAS DAN PERAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BIMTEK DIKLAT TANTANGAN, TUGAS DAN PERAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH. Dewan pengawas BLU bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan BLU oleh Pejabat Pengelola BLU mengenai pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran, Rencana Strategis Bisnis Jangka Panjang, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan pengawas BLU di lingkungan Pemerintah Pusat berkewajiban: memberikan pendapat dan saran kepada menteri/pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLU; mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberikan pendapat dan saran kepada menteri/pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan BLU; melaporkan kepada menteri/pimpinan...

Read More

BIMTEK DIKLAT PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN RUMAH SAKIT / BLUD

BIMTEK DIKLAT PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN RUMAH SAKIT / BLUD. Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah pusat dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan instansi di lingkungan pemerintah daerah, yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa berlandaskan prinsip efisiensi dan produktivitas tanpa mengutamakan mencari keuntungan. BLU/BLUD wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan BLU/BLUD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan. Pelaporan Pengelolaan Keuangan BLU/BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLU/BLUD yang disajikan dalam bentuk: Laporan Realisasi Anggaran, yaitu menyajikan informasi...

Read More

BIMTEK / DIKLAT PENGUATAN TATA KELOLA PENYUSUNAN SOP PENGELOLAAN KEUANGAN BLU DAN BLUD

BIMTEK / DIKLAT PENGUATAN TATA KELOLA PENYUSUNAN SOP PENGELOLAAN KEUANGAN BLU DAN BLUD. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah suatu dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Tujuannya adalah untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. SOP (Standar Operasional Prosedur) biasanya terdiri dari manfaat, kapan dibuat atau direvisi, metode penulisan prosedur, serta dilengkapi oleh bagan flowchart di bagian akhir. Setiap perusahaan atau organisasi bagaimanapun bentuk serta apapun jenisnya, membutuhkan sebuah panduan untuk menjalankan tugas dan fungsi setiap elemen atau unit perusahaan. SPO (Standar Prosedur Operasional)  adalah sistem yang disusun...

Read More

BIMTEK DIKLAT TATA CARA PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS ANGGARAN PADA BLU DAN BLUD

BIMTEK DIKLAT TATA CARA PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS ANGGARAN PADA BLU DAN BLUD. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang merupakan perangkat daerah, dengan status hukum tidak terpisahkan dari pemerintah daerah. Karena BLUD memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, maka unit kerja ini harus dapat merencanakan anggarannya dengan baik, transparan dan akuntabel. Unit Kerja ini berbeda dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada umumnya, karena pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkn praktik-praktik bisnis yang begitu baik dan tepat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan BLUD, dilihat unsur planning di dalam BLUD bisa direfleksikan dalam dokumen yng harus...

Read More
  • 1
  • 2