Category: BIMTEK DESA

BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA APBDESA

PENDAHULUAN Bimtek dan Diklat tentang Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Tugas penting pemerintah Desa adalah memberi pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga.Di sisi lain, karena dekatnya arena, secara normatif masyarakat akar-rumput sebenarnya bisa menyentuh langsung serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat Desa. Para perangkat Desa selalu dikonstruksi...

Read More

BIMTEK PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA TINGKAT DESA SERTA PENATAUSAHAAN ASET MILIK DESA

PENDAHULUAN Pemerintah mengeluarkan aturan mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala LKPP No 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang ditandatangani oleh Kepala LKPP pada tanggal 14 Nopember 2013, meski sudah ada Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa, namun hal itu hanya mengatur tentang tata kelola pemerintahan dan keuangan desa, sehingga dipandang perlu adanya pedoman tertentu untuk mengatur mekanisme pengadaan APBDesa. Selain itu tentunya ada pertimbangan lain, seperti bahwa dari tahun ke tahun besaran anggaran yang dialokasikan ke desa semakin meningkat, sehingga diperlukan mekanisme pengadaan yang pengelolaannya...

Read More

BIMTEK MANAJEMEN ADMINISTRASI DESA

PENDAHULUAN Mengelola administrasi desa pada saat ini sangatlah penting, betapa tidak uang milyaran rupiah yang dikucurkan dari pemerintah melalui APBN dan APBD kepada desa jika administrasi desa yang dilaksanakan hanya asal-asalan hal ini akan mengakibatkan kurang tertibnya administrasi di desa-desa. Pemerintah sudah memberikan pedoman untuk administrasi desa yang telah diundang-undangkan dan mungkin setiap desa sudah memilikinya melalui sosialisasi. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem dan struktur Pemerintahan Daerah serta membawa dampak yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan sistem penganggaran dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan...

Read More

BIMTEK TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA

PENDAHULUAN Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan BUMDes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa. PUSAT INFORMASI SDM INDONESIA (PISI DIKLAT) menyelenggarakan “BIMTEK TATACARA PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA” yang akan dilaksanakan di kota – kota besar di Indonesia...

Read More

BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN RENSTRA RENJA ALOKASI DANA DESA (ADD)

PENDAHULUAN Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam makna UU nomor 22 Tahun 1999 dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meski titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun pada esensinya kemandirian Daerah harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa. Pembangunan daerah dengan demikian lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat Desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.  Selain itu, desa memperoleh pula bantuan pembangunan dari dinas/instansi pemerintah Kabupaten, dimana penentuan program-programnya telah ditetapkan oleh dinas/instansi itu sendiri...

Read More
  • 1
  • 2

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.