Category: BIMTEK KEPEGAWAIAN

BIMTEK DIKLAT MEKANISME DAN TATA CARA AUDIT KINERJA TENAGA PEMEIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN

BIMTEK MEKANISME AUDIT KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PENDAHULUAN Dalam rangka pelaksanaan audit kinerja sektor pemerintah ini, maka dibutuhkan pihak-pihak yang mampu menjalankan fungsi auditor. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 yang menyatakan bahwa: Auditor adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP. Kinerja pemerintah dinilai baik jika mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya...

Read More

BIMTEK DIKLAT PENYUSUNAN GRAND DESIGN REFORMASI PEGAWAI ASN TERKAIT PENGEMBANGAN SDM, PENINGKATAN BUDAYA KERJA DAN ORGANISASI PEGAWAI ASN

BIMTEK DIKLAT PENYUSUNAN GRAND DESIGN REFORMASI PEGAWAI ASN TERKAIT PENGEMBANGAN SDM, PENINGKATAN BUDAYA KERJA DAN ORGANISASI PEGAWAI ASN PENDAHULUAN Sebagai tindak lanjut reformasi birokrasi telah ditetapkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang pada hakekatnya meletakan dasar obyektif, transparan serta berkepastian dalam melakukan pembinaan Aparatur Sipil Negara agar memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bebas dari praktek KKN sehingga dapat melaksanakan peran strategisnya dengan baik. Filosofi yang tersirat dalam regulasi ini telah memberikan dimensi baru yang berkembang dalam manajemen ASN, antara lain: Landasan idiil tentang Azas, Prinsip Profesi, Nilai...

Read More

BIMTEK DIKLAT PEDOMAN PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PENDAHULUAN Penyusunan sasaran kinerja dan penilaian prestasi kerja pegawai merupakan proses melakukan evaluasi bagaimana kita melaksanakan pekerjaan. Hal ini dapat diperhatikan dari unjuk kerja yang dilakukan oleh para pegawai. Penilaian prestasi kerja pegawai ini dapat digunakan sebagai pertimbangan kenaikan pangkat dan jabatan PNS. Disamping itu Penilaian prestasi kerja pegawai juga dapat digunakan untuk mengetahui diklat , training yang cocok bagi pegawai serta untuk penggajian. Dalam hal penggajian ditentukan melalui kelas jabatan yang diperoleh oleh pegawai. Kelas jabatan ini diperoleh oleh pegawai melalui penilaian prestasi kerja....

Read More

BIMTEK DIKLAT ANALISIS JABATAN (ANJAB) BAGI PEGAWAI ASN

BIMTEK DIKLAT ANALISIS JABATAN (ANJAB) BAGI PEGAWAI ASN PENDAHULUAN Seiring makin kokohnya desentralisasi dan otonomi daerah sehingga diperlukan peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang memadai dan salah satu komponen peningkatan kapasitas di daerah adalah pengembangan sumber daya manusia (sdm) atau diklat bagi pejabat struktural di daerah. Oleh karena itu, suatu analisis jabatan atau analisis pekerjaan sangat diperlukan untuk menempatkan pegawai yang tepat dengan diskripsi pekerjaannya. Definisi Analisis jabatan yaitu proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan pengkajian data jabatan menjadi informasi jabatan dalam rangka pendayagunaan aparatur pemerintah. Another definisi analisis jabatan adalah kegiatan untuk mempelajari dan menyimpulkan keterangan atau fakta yang berkaitan dengan jabatan secara sistematis...

Read More

BIMTEK DIKLAT MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017

BIMTEK DIKLAT MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 PENDAHULUAN Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017, juga mengatur tentang masalah pangkat dan jabatan. Menurut PP ini, pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. “Pangkat sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilita bagi PNS,” bunyi Pasal 46 ayat (2) PP tersebut, Disebutkan dalam PP ini, jabatan PNS...

Read More
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.