Category: BIMTEK KEUANGAN DAERAH

BIMTEK REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH

PENDAHULUAN Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No : PMK-162/PMK.05/2013 dan Perdirjen Perbendaharaan No : PER-03/PB/2014, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran dibuat sebagai wujud dari pertanggungjawaban bendahara atas uang yang dikelolanya. Laporan Pertanggungjawaban dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya Satuan kerja diharapkan mampu mengantisipasi agar LPJ yang dibuat benar dan akurat.Satuan kerja diharapkan lebih teliti dalam membuat LPJ dan ketika disampaikan ke KPPN tidak salah sehingga tidak perlu bolak-balik memperbaiki LPJ. PUSAT INFORMASI SDM INDONESIA (PISI DIKLAT) menyelenggarakan “BIMBINGAN TEKNIS REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH” yang akan dilaksanakan di kota – kota besar...

Read More

BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA. 2017 SESUAI PERMENDAGRI NO. 31 TAHUN 2016

PENDAHULUAN Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Otonomi diharapkan mampu menciptakan kemandirian daerah dalam mengatur dan mengelola pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kurun waktu satu tahun. APBD dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, maka seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah agar mempercepat proses penyerapan untuk mewujudkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. Dalam rangka membangun persepsi terhadap agenda nasional reformasi dibidang pengelolaan...

Read More

BIMTEK SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2016 SEBAGAI PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD

PENDAHULUAN Berdasarkan Permendagri No 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Daerah pada Pasal 4,5,6, dan 7 dinyatakan bahwa hibah dapat diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan dengan tujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.  Pada Pasal 8 ayat (2) dan (3) Permendagri No 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri No 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari...

Read More

BIMTEK TATACARA PENYUSUNAN NERACA AWAL DAN NERACA AKHIR INSTANSI PEMERINTAH

PENDAHULUAN Laporan keuangan termasuk rutinitas kegiatan tahunan satuan kerja pemerintah daerah/SKPD, pertanggungjawaban anggaran yang sudah kita terima harus ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran/DPA. Tujuan dari pelaporan tersebut agarkita mengetahui berapa anggaran yang sudah terealisasi sesuai dengan kebutuhan kita setiap bulan/triwulan/semester/tahun. Langkah-langkah penyusunan Laporan Keuangan SKPD adalah Memasukkan saldo awal untuk Neraca dan LRA,Memasukkan (Posting) transaksi tahun berjalan, Membuat koreksi atau penyesuaian, Melaksanakan prosedur tutup bukuserta Membuat jurnal penutup untuk Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta Pembukaan/Awal tahun buku. PUSAT INFORMASI SDM INDONESIA (PISI DIKLAT) menyelenggarakan “BIMBINGAN TEKNIS TATACARA PENYUSUNAN NERACA AWAL DAN NERACA AKHIR INSTANSI PEMERINTAH” yang akan dilaksanakan di kota – kota...

Read More

BIMTEK PENYUSUNAN KUA PPAS DAN EVALUASI RAPD

PENDAHULUAN KUA PPAS dan evaluasi RAPBD sebagai amanat 4 undang-undang yakni UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sudah disusun sebelumnya. KUA PPAS dan evaluasi RAPBD secara proses memiliki sifat politis dengan adanya keterlibatan DPRD dalam penyepekatan nota kesepahaman antara eksekutif dengan legislatif. Dengan sifat politis itu, banyak sekali tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam penyusunan KUA PPAS. PUSAT INFORMASI SDM INDONESIA (PISI DIKLAT) menyelenggarakan “Bimbingan Teknis Penyusunan KUA PPAS dan Evaluasi RAPBD” yang akan dilaksanakan di kota – kota besar di indonesia pada Tanggal : JADWAL BIMTEK JAKARTAJADWAL BIMTEK BANDUNGJADWAL BIMTEK...

Read More

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.