Category: BIMTEK PENANAMAN MODAL

BIMTEK PERENCANAAN REGULASI DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN

BIMTEK PERENCANAAN REGULASI DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN PENDAHULUAN Investasi merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan daerah, untuk itu penanaman modal merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah Propinsi / Kabupaten / Kota. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi daerah dalam menggali potensi daerahnya dan menciptakan peluang penanaman modal. Promosi atau publikasi potensi daerah pada era sekarang ini menjadi sangat penting mengingat perannya sebagai “sarana pemasaran” daerah dalam rangka “menjual” daerahnya kepada investor. Kondisi yang kondusif dan peluang investasi yang besar, serta kemudahan dalam berinvestasi adalah hal yang diharapkan oleh...

Read More

BIMTEK OPTIMALISASI SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK ( SPIPISE)

BIMTEK OPTIMALISASI SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK ( SPIPISE) PENDAHULUAN Untuk mendapatkan Peringkat di PTSP adalah sejauh mana Program SPIPISE diterapkan. SPIPISE adalah Program Andalan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Banyak sekali keuntungan yang didapatkan dari Aplikasi SPIPISE ini. Dengan menggunakan SPIPISE, masyarakat akan semakin percaya kepada Pemerintah karena dapat dilakukan cek sejauh mana perizinan yang diurus sehingga transparansi mengenai biaya dan waktu. Pelayanan SPIPISE sendiri adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara nasional antara BKPM sebagai pusat database dan system dengan berbagai Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (...

Read More

BIMTEK ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI PUBLIK

BIMTEK ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI PUBLIK PENDAHULUAN Perhitungan kriteria investasi ini dipakai untuk mengetahui manfaat yang diperoleh dari ide usaha atau proyek berdasarkan manfaat finansial dan manfaat sosial. Hasil perhitungan kriteria investasi ini dapat sebagai indikator kesehatan modal investasi yang akan ditanam pada usaha atau proyek. Tingkat kesehatan modal investasi ini dapat terlihat dari nilai perbandingan total penerimaan dengan total biaya dalam bentuk present value selama umur ekonomis usaha atau proyek. Perhitungan dengan kriteria investasi memiliki kelebihan, yakni apabila usulan usaha atau proyek dinilai layak (feasible) untuk dijalankan, usaha atau proyek tersebut memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Kegagalan usaha atau...

Read More

BIMTEK MANAJEMEN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

BIMTEK MANAJEMEN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENDAHULUAN Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pemberian pelayanan publik, khususnya pelayanan perizinan belum berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, di mana masih dirasakan pelayanan yang birokratis, berbelit-belit dan terkesan mengada-ada dengan berbagai alasan klasik seperti tidak ada waktu, tidak ada pimpinan, banyak pekerjaan dan sebagainya. Komitmen mewujudkan birokrasi yang bersih dan profesional harus ditindaklanjuti dengan beberapa strategi, antara lain Perampingan birokrasi yang meliputi penataan tugas dan fungsi pemerintah untuk menyempurnaan sistem dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas. Sedangkan investasi merupakan salah satu modal utama...

Read More

BIMTEK DIKLAT SERVICE EXCELLENT BAGI PTSP

BIMTEK DIKLAT SERVICE EXCELLENT BAGI PTSP Service excellent sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari institusi manapun, tanpa service yang baik institusi tidak akan memiliki nilai tambah. Namun masih banyak institusi yang mengalami kesulitan dalam upayanya memberikan pelayanan yang memuaskan kepada para klien mereka. Diperlukan pemahaman yang komprehensif atas dimensi, dimensi kualitas pelayanan yang ada, agar pelayanan institusi dapat dibawa ke tataran pelayanan yang prima. Di sektor publik ada tiga fungsi pelayanan yang dilakukan pemerintah, yakni: environmental service, development service, dan protective service. Pelayanan oleh pemerintah dibedakan berdasarkan siapa yang menerima layanan tersebut, apakah pihak individu atau pihak kelompok. Kemudian konsep barang layanan terdiri...

Read More
  • 1
  • 2
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.