Category: BIMTEK ASET DAERAH

BIMTEK AUDIT BARANG MILIK NEGARA & DAERAH

PENDAHULUAN Pada tahun 2015 ini telah dilaksanakan Audit Kinerja/Operasional dan Audit Kinerja dalam Pengelolaan Barang Milik Negara(BMN). Kedua kegiatan Audit ini masih “belum jelas” perbedaannya. Ada beberapa pendapat tentang hal ini. Penulis akan mencoba mengungkapkan pendapat pribadi agar dapat diberikan batasan antara audit kinerja/operasional dan audit pengelolaan BMN. Selain kedua kegiatan tersebut, masih ada beberapa jenis audit tematik lainnya dalam bagian audit kinerja yang bisa dilaksanakan agar tercapat tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Barang Milik Negara (BMN) masih menunjukkan ketidakpastian yang sangat tinggi baik terkait dengan  kepemilikan,  penilaian,  dan  pengadaministrasian.  Perangkat  aturan  untuk  mengatur pengelolaan  BMN telah  diterbitkan  oleh ...

Read More

BIMTEK TATA CARA PENGHAPUSAN ASET

PENDAHULUAN Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu elemen penting yang menjadi landasan bagi penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga diperlukan suatu  pengelolaan asset yang  tertip administrasi serta memenuhi kaidah peraturan dan harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 tahun 2008 Tentang Pengelolaan barang Milik Negara atau Daerah. Sedangkan Kelemahan utama yang masih dimiliki oleh pemerintah daerah dalam rangka mencapai Opini WTP adalah ketiadaan catatan yang memadai mengenai aset daerah. Sampai saat ini, masih banyak pemda yang belum mampu mendata dan menilai aset yang dimilikinya secara cermat dan akurat yang pada akhirnya. Dalam mengatasi...

Read More

BIMTEK PENILAIAN ASET DAERAH DAN TATACARA PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL

PENDAHULUAN Seorang pejabat penilai maupun seorang pengelola aset harus mampu mengelola barang daerah secara baik. Dengan senantiasa memahami aturan pokok pengelolaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah dan memahami penyusunan nilai neraca aset akan ada nilai positifnya bagi Pemerintahan daerah. Inventarisasi dan pelaporan sangat diperlukan agar semua kekayaan daerah baik yang dibeli ataupun diperoleh atas beban APBD maupun perolehan lain yang sah, bergerak atau tidak bergerak dapat dinilai, dihitung, diukur dalam bentuk neraca keuangan, sehingga benar-benar terwujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset daerah. Terakhir Sekda Kota Surakarta berpesan agar para peserta diklat sebagai pengelola aset agar bisa...

Read More

BIMTEK DAN SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN STRATEGI METODE PENATAUSAHAAN ASET DAERAH

PENDAHULUAN Pemerintah Baru saja mengeluarkan dan mengesahkan PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, di mana sebelumnya mengeluarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan penyempurnaannya serta keputusan terkait lainnya di bidang pengelolaan barang milik daerah (Aset Daerah) menjelaskan bahwa Pengelolaan barang milik daerah harus dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan daerah sehingga terwujud kemakmuran yang di dambakan seluruh rakyat. Dan di dalam implementasinya pengelolaan Aset Daerah menyisahkan persoalan di Daerah karena keterbatasannya Knowledge, Skill, Attitude Sumber Daya Aparatur Pemerintah...

Read More

BIMTEK PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH DAN STRATEGI PENYUSUNAN NERACA ASET

PENDAHULUAN Sesuai Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD), bahwa setiap entitas pengelola, pengguna, dan kuasa pengguna BMN/BMD wajib mengetahui hingga rinci setiap aspek pengelolaan, penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan BMN/BMD. Hanya saja sampai saat ini masih banyak pengelola barang yang menemui kesulitan dalam melakukan identifikasi dan pengelolaan barang milik negara/daerah, sehingga berdampak pada penyajian laporan keuangan yang tidak akurat dan berpotensi menimbulkan kerugian negara. PUSAT INFORMASI SDM INDONESIA (PISI DIKLAT) menyelenggarakan “BIMTEK PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH DAN STRATEGI PENYUSUNAN NERACA BARANG MILIK DAERAH” yang akan dilaksanakan di kota – kota besar di...

Read More

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.