Category: BIMTEK PEMERINTAHAN

BIMTEK PENYUSUNAN PROGRAM KEGIATAN SKPD

PENDAHULUAN Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, SKPD perlu membuat suatu acuan dan perencanaan sebagai dasar kegiatan dan untuk mempermudah dalam melakukan evaluasi. Dalam penyusunan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tiap daerah harus mengacu pada RPJMD yang telah disahkan oleh DPRD sehingga setiap kegiatan memiliki arah dan target pencapaian yang jelas. Penyusunan kegiatan SKPD erat kaitannya dengan penyusunan RKA dan Renstra, hal ini juga disebabkan karena setiap kegiatan tidak dapat terlepas dari persoalan penggunaan anggaran/keuangan hingga pertanggungjawabannya. Oleh karena itu setiap kegiatan SKPD harus disusun secara terarah, efisien dan efektif. PUSAT INFORMASI SDM INDONESIA (PISI DIKLAT) menyelenggarakan...

Read More

BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) DAN LAPORAN PENYELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

PENDAHULUAN Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  (LPPD) kepada Masyarakat, bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Salah satu tujuan penyusunan LKPJ adalah mengetahui keberhasilan atau kegagalan Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya selama periode tertentu. LKPJ Akhir Tahun Anggaran disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi dan mengacu kepada Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi. PUSAT INFORMASI SDM INDONESIA (PISI DIKLAT) menyelenggarakan “Bimtek...

Read More

BIMTEK PELAYANAN PRIMA BAGI APARATUR KELURAHAN DAN KECAMATAN

PENDAHULUAN Tidak dapat dipungkiri, dibeberapa daerah, pelayanan ditingkat Kelurahan dan Kecamatan kepada warganya saat ini kurang maksimal. Minimnya kualitas SDM dapat mengakibatkan pelayanan yang lambat, penuh birokrasi dan kurang profesional kepada warga disekitarnya yang dapat berakibat pula pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan diwilayah kelurahan atau kecamatan yang bersangkutan. Dengan kondisi yang demikian, maka pemerintahan ditingkat kelurahan / kecamatan dituntut untuk mampu meningkatkan pelayanan yang prima serta menjalankan segala fungsi, tugas dan kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya. PUSAT INFORMASI SDM INDONESIA (PISI DIKLAT) menyelenggarakan “BIMTEK PELAYANAN PRIMA BAGI APARATUR KELURAHAN DAN  KECAMATAN” yang akan dilaksanakan di kota -kota besar di indonesia pada tanggal...

Read More

BIMTEK PERJALANAN DINAS (PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABANNYA)

PENDAHULUAN Berdasarkan Permendagri No. 16 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam melakukan pemeriksaan dan memberi opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Salah satu temuan yang sering dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK adalah Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, baik yang dilakukan oleh Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah maupun oleh DPRD. PUSAT INFORMASI SDM INDONESIA (PISI DIKLAT)  menyelenggarakan “BIMTEK PERJALANAN DINAS (PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABANNYA)” yang akan di lakasanakan di kota-kota besar di indonesia pada tanggal:   JADWAL BIMTEK JAKARTAJADWAL BIMTEK BANDUNGJADWAL BIMTEK BOGORJADWAL BIMTEK YOGYAKARTAJADWAL...

Read More

BIMTEK PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)

PENDAHULUAN PATEN merupakan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Satu tempat disini berarti cukup melalui satu meja atau loket pelayanan. Masalahnya bagaimana mengoptimalkan peranan PATEN untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat sebagai pelanggan dalam rangka mewujudkan Good Local Government, Selain beberapa keluhan yang telah penulis paparkan diatas, terdapat keluhan yang disebabkan oleh kondisi geografis, yakni jarak tempuh antara tempat tinggal pelanggan dengan tempat pelayanan yang terlalu jauh, sehingga maksud diselenggarakannya PATEN untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi ”simpul pelayanan” (front...

Read More
  • 1
  • 2

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.