Category: BIMTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA

BIMTEK DIKLAT PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA SWAKELOLA SESUAI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA

BIMTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA SWAKELOLA. Jenis pengadaan barang/jasa yang dapat dilaksanakan dengan cara swakelola adalah pengadaan dalam bentuk pekerjaan (membuat sesuatu atau melaksanakan kegiatan) bukan membeli barang yang sudah jadi. Unsur penting dalam pengadaan sewakelola adalah proses pelaksanaan pekerjaan. Dalam pengadaan secara swakelola pelaksana swakelola benar-benar bekerja melaksanakan suatu kegiatan pembuatan barang/jasa. Contohnya adalah pekerjaan memasak makanan pasien oleh pegawai rumah sakit, membersihkan saluran irigasi oleh kelompok masyarakat, menyemai bibit oleh pegawai dinas pertanian, pelaksanaan diklat/workshop/seminar oleh instansi pemerintah, dan sebagainya. Karena itu komponen biaya yang menunjukkan pekerjaan swakelola adalah komponen upah dan honorarium. Sedangkan komponen biaya...

Read More

BIMTEK DIKLAT DAN SOSIALISASI SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP)

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya. SiRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam meng-akses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional. RUP adalah kegiatan yang terdiri dar iidentifikas ikebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I, Penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). RUP adalah Rencana yang berisi kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh K/L/D/I sendiri dan/atau dibiayai berdasarkan kerjasama antar K/L/D/I secara...

Read More

BIMTEK HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

BIMTEK HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI Istilah kontrak kerja konstruksi merupakan terjemahan dari construction contract. Kontrak kerja konstruksi merupakan kontrak yang dikenal dalam pelaksanaan konstruksi bangunan, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun pihak swasta. Kontrak kerja kostruksi merupakan: “Keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi”.  Dalam kenyataan sehari-hari, istilah kontrak konstruksi sering juga disebut dengan perjanjian pemborongan. Istilah pemborongan dan konstruksi mempunyai keterikatan satu sama lain. Istilah pemborongan memiliki cakupan yang lebih luas dari istilah konstruksi. Hal ini disebabkan karena istilah pemborongan dapat saja berarti bahwa yang dibangun tersebut bukan hanya konstruksinya, melainkan...

Read More

BIMTEK DIKLAT E-PURHCASING DAN PENGADAAN TANPA PROSES LELANG (PENGADAAN LANGSUNG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH)

BIMTEK E – PURCHASING DAN PENGADAAN TANPA PROSES LELANG E-Purchasing dan Pengadaan Langsung sejatinya adalah bagian dari kebijakan penyederhanakan aturan dan tata cara yang sudah barang tentu tidak ditujukan untuk menggantikan posisi pelelangan/seleksi umum sebagai implementasi prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa. E-Purchasing dan Pengadaan Langsung harus ditempatkan dan digunakan secara efektif dan efisien. Pengadaan Langsung sebagai salah satu metode pemilihan penyedia Barang/Jasa Pemerintah seringkali dianggap sebagai salah satu cara pintas untuk melaksanakan sendiri pemilihan penyedia oleh K/L/D/I tanpa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan memecah paket menghindari pelelangan. Hal ini seolah-olah mendapatkan pengesahan secara aturan dimana didefinisikan bahwa Pengadaan Langsung adalah Pengadaan...

Read More

BIMTEK DIKLAT PENINGKATAN KOMPETENSI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

BIMTEK PENINGKATAN KOMPETENSI PPK DALAM PBJP, Pejabat Pembuat Komitmen atau yang biasa disingkat PPK dalam dunia pengadaan barang dan jasa adalah  pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk pengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah (Pasal 1 angka 10 Perpres No.16 Tahun 2018). Kegiatan pengadaan barang dan jasa yang berlandaskan pada kontrak/perjanjian, merupakan kegiatan yang membutuhkan banyak pemahaman dan atau kemampuan mulai dari perencanaan pengadaan sampai selesainya pekerjaan yang terdiri dari tahapan perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan/pekerjaan dan pengendalian, penandatangan kontrak/perjanjian, dan melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan. Sehingga PPK bertanggung jawab secara administrasi, teknis dan...

Read More
  • 1
  • 2