Author: pisibimtek

BIMTEK DIKLAT MANAJEMEN ASET BERBASIS TEKNOLOGI

Bimtek diklat manajemen aset berbasis teknologi. Aset  adalah barang atau benda yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak baik yang berwujud (tangible) dan tidak berwujud (intangible) yang tercakup dalam aktiva/kekayaan. Pengelolaan Aset (kekayaan) Instansi pemerintah dan perusahaan merupakan hal yang sangat penting karena  untuk memantau dan menghitung serta memanfaatkannya  secara optimal. Manajemen asset berfungsi untuk informasi perjalanan asset secara keseluruhan, memuat berapa banyak aset dan biayanya, pemanfaatan, kondisi dan pemeliharaan serta lokasi penyimpanan. Hal ini juga berfungsi untuk  mencegah dari hilangnya asset, perhitungan pajak dan depresiasi. Banyak instansi pemerintah dan perusahaan masih menganggap Manajemen Aset secara fisik...

Read More

BIMTEK DIKLAT EVALUASI SUMBER DAYA CADANGAN BAHAN GALIAN UNTUK PERTAMBANGAN

BIMTEK EVALUASI SUMBER DAYA CADANGAN BAHAN GALIAN UNTUK PERTAMBANGAN PENDAHULUAN Kegiatan eksplorasi yang dilakukan pelaku usaha pertambangan pemegang izin usaha pertambangan umumnya banyak yang dihentikan atau di terminasi karena tidak sesuainya jumlah potensi sumber daya dan cadangan bahan galian ditemukan dengan jumlah potensi sumber daya dan cadangan yang diharapkan atau yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pertambangan tersebut. Hal demikian dapat terjadi karena usaha pertambangan selain tergantung pada kualitas dan kuantitas sumber daya dan cadangan bahan galian yang ada, juga sangat terpengaruh pada kondisi ekonomi, hukum, sosial kemasyarakatan, teknologi dan infrastruktur yang ada. Bahan galian yang memiliki kadar maupun jumlah...

Read More

BIMTEK DIKLAT INVENTARISASI ASET DAN MANAJEMEN ASET DAERAH BAGI INSTANSI PEMERINTAH

Bimtek diklat inventarisasi aset dan manajemen aset daerah bagi instansi pemerintah. Barang milik daerah (aset) sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar menurut azas pengelolaan barang milik daerah, dengan memperhatikan azas-azas: fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Disamping perlunya memahami peraturan lain dan azas-azas ini bagi setiap pengelola barang milik daerah maka dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah....

Read More

BIMTEK DIKLAT TATA CARA MONITORING DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN

BIMTEK DIKLAT TATA CARA MONITORING DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN PENDAHULUAN Berdasarkan UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara, dari sebelumnya berada di tingkat kabupaten dan kota, kini dialihkan menjadi ke pemerintah provinsi. Bahkan, pemerintan pusat lewat edaran Kementerian ESDM Nomor 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015, dinyatakan bahwa bupati dan wali kota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara. Adanya dua regulasi pemerintah pusat tersebut, membuat daerah dilematis dalam hal pemerintahan di sektor pertambangan. “Ini sangat dilematis, di mana kami tidak dapat melakukan suatu tindakan kontrol,...

Read More

BIMTEK DIKLAT PEMERIKSAAN ASET TETAP

Bimtek diklat pemeriksaan aset tetap. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi instansi pemerintahan atau perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal instansi pemerintahan atau perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Masa manfaat adalah periode suatu aktiva diharapkan digunakan oleh instansi pemerintahan atau perusahaan atau jumlah unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aktiva oleh instansi pemerintahan atau perusahaan.   Aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aktiva tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar...

Read More