Category: BIMTEK KEPEGAWAIAN

BIMTEK TATA CARA AUDIT KINERJA TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN | PISI BIMTEK

BIMTEK TATA CARA AUDIT KINERJA TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWAS   PENGERTIAN DAN TUJUAN  Dalam rangka pelaksanaan audit kinerja sektor pemerintah ini, maka dibutuhkan pihak-pihak yang mampu menjalankan fungsi auditor. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 yang menyatakan bahwa: Auditor adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP, maka dari itu diperlukan bimtek audit kinerja Kinerja pemerintah dinilai baik jika mampu melaksanakan tugas-tugas dalam...

Read More

BIMTEK PENYUSUNAN GRAND DESIGN REFORMASI PEGAWAI ASN TERKAIT PENGEMBANGAN SDM, PENINGKATAN BUDAYA KERJA DAN ORGANISASI PEGAWAI ASN

BIMTEK PENYUSUNAN GRAND DESIGN    BIMTEK PENYUSUNAN GRAND DESIGN TAHUN 2019 Sebagai tindak lanjut reformasi birokrasi telah ditetapkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang pada hakekatnya meletakan dasar obyektif, transparan serta berkepastian dalam melakukan pembinaan Aparatur Sipil Negara agar memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bebas dari praktek KKN sehingga dapat melaksanakan peran strategisnya dengan baik. Filosofi yang tersirat dalam regulasi ini telah memberikan dimensi baru yang berkembang dalam manajemen ASN, antara lain Landasan idiil tentang Azas, Prinsip Profesi, Nilai Dasar ASN, Kode Etik dan Perilaku ASN.maka itu...

Read More

BIMTEK DIKLAT PEDOMAN PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BIMTEK PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI  PENGERTIAN DAN TUJUAN PENYUSUNAN SASARAN KINERJA  bimtek penyusunan sasaran kinerja pegawai bertujuan untuk menjamin objectivity pembinaan Pegawai Negeri Sipil. karena diklat penilaian prestasi kerja PNS dan penyusunan sasaran kerja pegawai dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. penilaian prestasi adalah suatu proses/ cara didalam melakukan evaluasi terhadap prestasi kerja para pegawai dengan serangkaian tolak ukur tertentu yang objectify dan berkaitan langsung dengan tugas seseorang serta dilakukan secara berkala. selanjutnya diklat penilaian prestasi kerja. Disamping itu Penilaian prestasi kerja pegawai juga dapat digunakan untuk mengetahui diklat ,...

Read More

BIMTEK DIKLAT ANALISIS JABATAN (ANJAB) BAGI PEGAWAI ASN

BIMTEK ANALISIS JABATAN (ANJAB) BAGI PEGAWAI ASN TAHUN 2019   PENGERTIAN DAN TUJUAN  Definisi bimtek analisis jabatan yaitu proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan pengkajian data jabatan menjadi informasi jabatan dalam rangka pendayagunaan aparatur pemerintah. Another definisi analisis jabatan adalah kegiatan untuk mempelajari dan menyimpulkan keterangan atau fakta yang berkaitan dengan jabatan secara sistematis dan teratur. Teknik bimtek analisis jabatan sendiri merupakan suatu proses dimana sejumlah pekerjaan di bagi – bagi untuk menentukan tugas dan tanggung jawab yang ada hubungannya dengan pekerjaan, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi dimana pekerjaan tersebut dilakukan serta kapabilitas personal yang di syaratkan untuk mencapai kinerja yang maksimal....

Read More

BIMTEK MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017

BIMTEK MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2019 BIMTEK MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL PP NOMOR 11 TAHUN 2017 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang bimtek manajemen pegawai negeri sipil, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017, juga mengatur tentang masalah pangkat dan jabatan. Menurut PP ini, pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. “Pangkat sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilita bagi PNS,” bunyi Pasal 46 ayat (2) PP tersebut, Disebutkan dalam PP ini,...

Read More