Category: BIMTEK KEUANGAN

BIMTEK DIKLAT REVIU LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 4 TAHUN 2008

BIMTEK DIKLAT REVIU LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 4 TAHUN 2008. Analisis Laporan Keuangan merupakan suatu proses menelaah laporan keuangan ke dalam komponen-komponennya. Penelaahan mendalam terhadap masing-masing komponen dan hubungan diantara komponen-komponen tersebut akan menghasilkan pemahaman menyeluruh atas laporan keuangan itu sendiri. Hal ini juga merupakan bagian dari koreksi atas laporan keuangan terhadap temuan-temuan yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan oleh BPK maupun BPKP. Dengan Analisis Laporan Keuangan ini diharapkan akan tersaji suatu Laporan Keuangan yang bersih, akuntable dan transparan sehingga dapat terhindar dari berbagai masalah yang mungkin timbul dari Laporan Keuangan, seperti dugaan korupsi maupun kesalahan proses...

Read More

BIMTEK DIKLAT DAN SOSIALISASI IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN 2019

BIMTEK DIKLAT DAN SOSIALISASI IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN 2019. Sebagaimana Permendagri 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Peyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, maka Pemerintah Daerah harus mempedomani aturan ini dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2019.Ada lima poin yang menjadi pedoman pokok dalam penyusunan APBD 2019 sesuai Permendagri 38 tahun 2018 ini. Meliputi Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah. Kemudian prinsip penyusunan APBD. Selanjutnya, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD dan hal khusus lainnya.Terkait dengan pedoman untuk mensinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah, maka terdapat lima prioritas pembangunan nasional Tahun 2019. Pertama, pembangunan...

Read More

BIMTEK DIKLAT MEKANISME DAN TATA CARA AUDIT PENDAPATAN ASLI DAERAH

BIMTEK DIKLAT MEKANISME DAN TATA CARA AUDIT PENDAPATAN ASLI DAERAH. Seperti kita ketahui sektor pariwisata merupakan industri jasa yang memiliki mekanisme pengaturan yang kompleks karena mencakup pengaturan pergerakan wisatawan dari daerah atau negara asal, ke daerah tujuan wisata, hingga kembali ke negara asalnya yang melibatkan berbagai komponen seperti biro perjalanan, pemandu wisata (guide), tour operator, akomodasi, restoran, artshop, moneychanger, transportasi dan yang lainnya. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui dampak pariwisata terhadap perekonomian daerah, dan juga sebagai salah satu faktor penentu tingginya tingkat perekonomian daerah adalah melalui berkembangnya pendapatan obyek pariwisata yang diterima daerah tersebut.  Dimana hal ini tentu...

Read More

BIMTEK DIKLAT EFISIENSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN HIBAH DAN BANSOS BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2018 PERUBAHAN KETIGA PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANSOS YANG BERSUMBER DARI APBD

BIMTEK DIKLAT EFISIENSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN HIBAH DAN BANSOS BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2018 PERUBAHAN KETIGA PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANSOS YANG BERSUMBER DARI APBD. Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 telah memberikan tolok ukur yang jelas dan kriteria minimal dalam penganggaran dan pemberian hibah. Sehubungan dalam perjalanannya untuk efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bansos Kementerian dalam negeri telah melakukan penyempurnaan terhadap peraturan menteri dalam negeri tentang...

Read More

BIMTEK DIKLAT IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

BIMTEK DIKLAT IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI INSTANSI PEMERINTAH DAERAH. Dalam  rangka menindak lanjuti instruksi Presiden RI tentang Pemberantasan Korupsi, Maka, dibuatlah Instruksi dari Presiden RI yang di muat dalam Inpres No 10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan transaksi non tunai. Untuk menidaklanjuti ketentuan pasal 283 ayat 2 undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk...

Read More