Category: BIMTEK ASET

BIMTEK DIKLAT PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Bimtek diklat penatausahaan barang milik daerah sesuai permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Pemerintah Baru saja mengeluarkan dan mengesahkan PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, di mana sebelumnya mengeluarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan penyempurnaannya serta keputusan terkait lainnya di bidang pengelolaan barang milik daerah (Aset Daerah) menjelaskan bahwa Pengelolaan barang milik daerah harus dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan daerah sehingga terwujud kemakmuran yang di dambakan seluruh rakyat. Dan di dalam...

Read More

BIMTEK DIKLAT MANAJEMEN ASET BERBASIS TEKNOLOGI

Bimtek diklat manajemen aset berbasis teknologi. Aset  adalah barang atau benda yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak baik yang berwujud (tangible) dan tidak berwujud (intangible) yang tercakup dalam aktiva/kekayaan. Pengelolaan Aset (kekayaan) Instansi pemerintah dan perusahaan merupakan hal yang sangat penting karena  untuk memantau dan menghitung serta memanfaatkannya  secara optimal. Manajemen asset berfungsi untuk informasi perjalanan asset secara keseluruhan, memuat berapa banyak aset dan biayanya, pemanfaatan, kondisi dan pemeliharaan serta lokasi penyimpanan. Hal ini juga berfungsi untuk  mencegah dari hilangnya asset, perhitungan pajak dan depresiasi. Banyak instansi pemerintah dan perusahaan masih menganggap Manajemen Aset secara fisik...

Read More

BIMTEK DIKLAT INVENTARISASI ASET DAN MANAJEMEN ASET DAERAH BAGI INSTANSI PEMERINTAH

Bimtek diklat inventarisasi aset dan manajemen aset daerah bagi instansi pemerintah. Barang milik daerah (aset) sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar menurut azas pengelolaan barang milik daerah, dengan memperhatikan azas-azas: fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Disamping perlunya memahami peraturan lain dan azas-azas ini bagi setiap pengelola barang milik daerah maka dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah....

Read More

BIMTEK DIKLAT PEMERIKSAAN ASET TETAP

Bimtek diklat pemeriksaan aset tetap. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi instansi pemerintahan atau perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal instansi pemerintahan atau perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Masa manfaat adalah periode suatu aktiva diharapkan digunakan oleh instansi pemerintahan atau perusahaan atau jumlah unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aktiva oleh instansi pemerintahan atau perusahaan.   Aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aktiva tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar...

Read More

BIMTEK DIKLAT SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG DAN ASET DAERAH (SIMBADA)

Bimtek diklat sistem informasi manajemen barang dan aset daerah (simbada) Sejak dilaksanakannya otonomi daerah pada tahun 1999, tuntutan good governance bagi Pemerintah Daerah sangat tinggi. Hal tersebut disebabkan peranan Pemerintah Daerah sangat strategis dalam menentukan keberhasilan daerahnya. Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu faktor keberhasilan menuju good governance. Otonomi daerah juga harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan didaerah, dimana Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber ekonomis daerah secara mandiri dan bertanggungjawab, yang hasilnya diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Transformasi paradigma dalam hal ini terletak pada aspek akuntabilitas...

Read More